DPRDSU: Penerimaan CPNS di Pemkab Tapteng Terindikasi Curang, BKN Jangan Buru-buru Keluarkan SK

Medan (SIB) Januari 7th, 2010, Komisi A DPRD Sumut menegaskan, penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang dilakukan oleh Pemkab Tapteng (Tapanuli Tengah) terindikasi telah terjadi kecurangan, sehingga BKN (Badan Kepegawaian Negara) diingatkan jangan terlalu buru-buru mengeluarkan SK penetapan para CPNS yang dinyatakan lulus. Penegasan itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sumut Suasana Dachi, SH, Oloan Simbolon ST dan Ir. Marasal Hutasoit kepada wartawan, Rabu (6/1) di DPRD Sumut menanggapi adanya pengaduan masyarakat tentang kecurangan dalam penerimaan CPNS di Pemkab Tapteng. “Memang dari awal kita telah curiga, penerimaan CPNS di Pemkab Tapteng sarat kecurangan serta tidak ada ketransparansian, sehingga BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pempropsu maupun BKN diharapkan segera turun tangan melakukan penelitian demi terciptanya good governance dan clean govermen (pemerintahan yang bersih dan berwibawa),” ujar Dachi senada dengan Oloan. Ditambahkan Dachi, dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumut yang melakukan MoU (kerja sama) dengan sejumlah PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dalam penerimaan CPNS, ternyata Pemkab Tapteng melakukan kerja sama yang ter-aneh, karena hanya sebatas membuat soal dan kunci jawaban. “Berdasarkan penjelasan pihak UGM (Universitas Gajah Mada) kepada Komisi A, kerjasama Pemkab Tapteng dengan UGM hanya sebatas membuat soal dan kunci jawaban. Sedangkan soal pemeriksaan hasil ujian, perangkingan serta kelulusan, sepenuhya ditentukan oleh Pemkab Tapteng. Dalam hal ini pihak UGM mengaku tidak ikut campur dan tidak bertanggung-jawab,” ujar Dachi yang juga Sekretaris Fraksi Hanura itu. Karena itu, tambah Dachi dan Oloan, tidak mengherankan, banyak masyarakat meragukan objektivitas dalam penerimaan CPNS di Pemkab Tapteng, apalagi tidak melibatkan pihak lembaga legislatif maupun LSM, melainkan penentuan kelulusan sepenuhnya berada di tangan pejabat daerah dimaksud. Jika demikian halnya, Dachi yang juga anggota dewan Dapem Nias dan Nisel ini melihat, MoU yang dilakukan Pemkab Tapteng dengan UGM hanya “akal-akalan” saja, sehingga diharapkan kepada aparat penegak hukum segera melakukan pengusutan dengan sesegera mungkin memeriksa sejumlah pejabat yang terlibat dalam penerimaan CPNS itu. Guna menindak-lanjuti kasus ini, Dachi, Oloan dan Marasal menyatakan, Komisi A pada 12 Januari sudah menjadualkan “pemanggilan” BKD Propsu dan BKD Kabupaten/Kota guna membahas kecurangan-kecurangan dalam penerimaaan CPNS di Pemkab Tapteng maupun sejumlah Kabupaten/Kota. “Hasil pertemuan itu nantinya akan kita rekomendasikan ke BKN, agar sebelum dikeluarkan SK pengangkatan CPNS terlebih dahulu melakukan penelitian, terutama ke Pemkab Tapteng yang melakukan MoU teraneh di seluruh Pemkab/Pemko se-Sumut,” ujar Marasal dan Dachi.

 

 

About these ads
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Komentar

  • inna  On Kamis, 21 Januari, 2010 at 3:07 PM

    bgmn tanggapan anda mengenai kecurangan penerimaan CPNS???

  • Hasan Bakri S  On Rabu, 13 Januari, 2010 at 11:27 AM

    saya mendukung untuk diusut tuntas bila perlu DPRD menggunakan hak angket atas kejadian ini (lg musim hak angket), MOU-nya saja sudah patut diduga rawan penyimpangan

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: