Eksekusi, Oh, Mahalnya [kasus tanah di Manduamas tahun 1979]

Osen tumanggor, 80, sudah memenangkan perkara sampai ke ma, tak bisa menguasai kembali tanahnya yang disengketakan dengan penduduk di Manduamas, Sibolga, karena tak kuat membayar biaya eksekusi yang tinggi.(hk)

HARGA keadilan semakin mahal. Juga untuk seorang kakek: Osen Tumanggor, yang berumur 80 tahun. Laki-laki tua berkulit keriput dan kepala gundul dari Desa Manduamas di Kecamatan Barus, Kabupaten Sibolga, Sumatera Utara, itu sampai kini tidak kunjung menguasai kembali tanahnya seluas 231 X 107 meter, yang selama ini diduduki 13 kepala keluarga. Padahal, Kakek sudah memenangkan perkaranya sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Kemenangan di atas kertas itu memang tidak berarti apa-apa bagi Osen. Kendati dengan susah payah ia sudah menyetorkan uang untuk biaya eksekusi, sebesar Rp 500 ribu, sampai kini eksekusi yang diimpikannya tidak terlaksana. Sebab, Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, Tonggo Tua Sihite, menagih Osen agar menambah biaya eksekusi Rp 2 juta lagi. Si Kakek tidak berdaya. “Untuk yang Rp 500 ribu itu saja, saya sudah berutang kepada orang lain, dan sampai kini belum saya lunasi,” katanya. Kesulitan Osen itu tidak melunakkan sikap Hakim Tonggo. Bahkan teguran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Djazuli, yang ketiga kalinya, pertengahan Juli lalu, tidak mampu mengubah keinginan Tonggo. Buntu. Padahal, Osen sudah belasan tahun berjuang untuk memenangkan perkaranya itu. Pada 1970, menurut Osen, 13 keluarga menempati tanahnya dan mendirikan gubuk darurat di atas tanah itu. Berkali-kali ia menuntut tanahnya dikembalikan, tapi tidak diindahkan. Karena itu, 1979, ia menempuh jalan hukum — yang ternyata berbelit-belit — dengan menggugat melalui Pengadilan Negeri Sibolga. Ia memenangkan perkaranya sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Kemenangannya itu, 1983, ternyata tidak menjamin tanah Osen kembali. Apalagi lawannya meminta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Proses itu dijadikan alasan oleh Tonggo untuk menangguhkan eksekusi. Kecuali, bila Osen bersedia membuat pernyataan, yaitu akan membayar ganti rugi kepada lawannya bila ternyata Mahkamah Eksekusi, Agung meralat vonisnya. “Surat itu diperlukan untuk berjaga-jaga bila vonis Mahkamah Agung ternyata berbalik gagang,” kata Tonggo, ketika ditegur pengadilan tinggi, 1985. Osen menolak syarat itu. Ternyata, Mahkamah Agung kembali memenangkannya, menolak permohonan peninjauan kembali lawannya, pada Oktober 1985. Tapi, lagi-lagi, Ketua Pengadilan Negeri Sibolga berulah. Setelah Osen berusaha memenuhi biaya eksekusi, Rp 500 ribu, Hakim Tonggo meminta lagi tambahan biaya Rp 2 juta. Padahal, menurut Kepala Humas Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Soeharto, pihaknya telah meminta hakim itu menurunkan biaya eksekusi — mengingat terbatasnya kemampuan Osen. “Toh, untuk eksekusi itu hanya diperlukan biaya transpor, makan dan pelaksanaan berita acara di lokasi,” kata Soeharto. Sebab itu, Soeharto mengingatkan Tonggo agar menghayati undang-undang: asas peradilan murah dan cepat. Tonggo berang mendengar peringatan itu. “Jangan bawa-bawa persoalan ke situ,” katanya. Tentang biaya Rp 2 juta itu, katanya, wajar saja. Sebab, katanya lagi, lokasi tanah sengketa jauh dari Sibolga — sekitar 94 km dari kota itu. “Saya hitung-hitung, rombongan harus bekerja selama dua hari di tempat itu,” katanya. Selain petugas pengadilan, kata Tonggo, untuk acara eksekusi itu akan dibawa sekurang-kurangnya sekitar 20 orang petugas polisi. “Untuk berjaga-jaga, kalau 13 kk itu melawan,” katanya. Di samping itu, ia juga akan membawa 20 orang narapidana, “Guna mengangkuti barang-barang tereksekusi setelah rumah mereka dirobohkan dengan buldozer,” tambahnya. Alat-alat berat itu tentunya juga perlu biaya. Tapi, kenapa sebelumnya hanya meminta biaya Rp 500 ribu? “Itu hanya persekot,” dalihnya. Dan ia bukan tidak mengerti bahwa Osen tidak akan sanggup menyetor Rp 2 juta lagi. “Tapi pemerintah tidak punya biaya untuk eksekusi. Biaya untuk orang yang tidak mampu hanya diberikan ketika mereka berperkara — bukan untuk eksekusi,” kata Tonggo. Artinya: eksekusi tidak akan pernah dilaksanakan bila Osen tidak setor Rp 2 juta. Dan Osen tidak pula mungkin mencari uang sebanyak itu. Putus asa, ‘kan ? Mengidap berbagai penyakit tua, Osen hanya bisa berkata, parau, “Alangkah pahitnya jika aku mati sebelum eksekusi ….”

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: