Dishutbun [Tapteng]: Yang Dirambah Hutan Register 74

TAPTENG-METRO; Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Tapteng memastikan hutan lindung yang dirambah Desa Purba Tua dan Desa Hutaginjang Kecamatan Barus Utara, berada di kawasan gugusan hutan Register 74. Jadi bukan, Register 47. Soalnya hutan Register 47 berada di sekitar Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) sebelum dimekarkan, sampai ke Pekan Baru, Riau.

Demikian dikatakan Kadishutbun Tapteng Ir APM Simanjuntak kepada METRO di ruang kerjanya di Pandan, Selasa (19/1). Dia memastikan, hutan Register 47 tidak ada di Tapteng. “Pelaporan perambah hutan ke Poldasu berawal dari laporan masyarakat yang menyatakan ada sekelompok masyarakat melakukan perambahan hutan lindung untuk membuka lahan perkebunan. Selanjutnya, kita turun meninjau langsung ke lapangan dan mengambil sejumlah foto kondisi hutan lindung yang dirambah, pada 16 Juli 2009. Dan foto inilah yang diberikan kepada METRO TAPANULI,” kata Simanjuntak didampingi sejumlah stafnya.

Kemudian, lanjut Simanjuntak, untuk memastikan hutan yang dirambah termasuk hutan lindung, September 2009 Dishut Sumatera Utara (Sumut) melalui stafnya Tiopan Munte dan staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah I Medan didampingi pihak Poldasu, Polres Tapteng, dan Dishutbun Tapteng turun ke lapangan.

“Hasil pengukuran lapangan menentukan titik koordinat yang dilakukan Dinas Kehutanan Sumut dan BPKH melalui surat resminya Nomor 522/8463/III, menyatakan lokasi perambahan hutan di Desa Purba Tua Kecamatan Barus Utara, sesuai hasil titik koordinat lapangan, masuk kawasan hutan lindung yang didasarkan pada peta petunjukan kawasan hutan Provinsi Sumut dari Menteri Kehutanan, dengan SK Menhut Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005,” jelasnya. Dikatakannya, dari lokasi yang ditinjau, ditemukan lokasi pembibitan tanaman karet, bekas tumbangan kayu dan sudah ditanami padi, serta di tengah-tengah ada tanaman padi serta ada juga bekas pembakaran yang sudah ditanami padi, dan perladangan. “Mendengar laporan masyarakat dengan adanya perambahan hutan lindung, tentu kita tidak tinggal diam. Jangan sampai dikatakan pembiaran atau bersekongkol dengan kelompok perambah hutan lindung. Jadi kita melaporkannya ke Poldasu,” ujarnya.

Menurutnya, bila ada pihak yang menyatakan kawasan itu bukan gugusan Register 74, sah-sah saja. “Namun, fakta membuktikan hutan tersebut adalah gugusan hutan lindung register 74. jadi sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mereka telah melakukan tindak pidana merambah hutan lindung dengan melakukan pembukaan lahan di hutan negara atau hutan lindung,” ucapnya.

Simanjuntak juga berharap kasus tersebut jangan dikaitkan dengan agama tertentu.

“Yang pasti setiap orang atau kelompok yang melakukan perambahan hutan lindung, wajib dilaporkan,” tegasnya.

Dikutip dari  www.metrosiantar.com, tanggal 20 Januari 2010

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: