PN Segera Eksekusi SMAN 1 Barus

Thursday, 25 February 2010

TAPANULI TENGAH (SI) – Pengadilan Negeri (PN) Sibolga segera mengeksekusi SMA Negeri 1 Barus di Jalan KS Tubun, Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapteng, dalam waktu dekat.

 Pasalnya, tanah sekolah seluas 9.474 m2 itu tersandung sengketa dan dimenangkan Martini Lubis sebagai ahli waris sekaligus penggugat. Pelaksanaan eksekusi tertuang dalam surat PN Sibolga No W2.U9.609.Ht.04.10/II/2010, tanggal 16 Februari 2010, yang ditandatangani Ketua PN Sibolga Mahyuti dan ditujukan kepada Pemkab Tapteng cq Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Tapteng, cq Kepala SMA N 1 Barus dan kawan-kawan (dkk), selaku tergugat.

 Pelaksanaan eksekusi juga berdasarkan putusan PN Sibolga tanggal 12 Juni 2000, dengan No 16/pdt.G/999/PN-SBG,jo keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan No 332/Pdt/2000/PT-Mdn, tanggal 21 Desember 2000 dan jo Keputusan Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 29 September 2005 No 2963.K/Pdt/2001, yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Martini Lubis, selaku penggugat melawan tergugat Pemkab Tapteng cq Disdik Pemkab Tapteng, cq Kepala SMAN 1 Barus. Dalam surat itu,seluruh pihak terkait selaku tergugat diminta mengosongkan dan membongkar seluruh bangunan yang berdiri di atas tanah SMAN 1 Barus.

Selanjutnya, tanah itu diserahkan kepada yang berhak, yaitu Martini Lubis, selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak surat tersebut diterima masing-masing tergugat. Kepala SMAN Barus Binson Simangunsong mengaku telah menerima surat pemberitahuan dari PN Sibolga terkait rencana eksekusi tanah Gedung SMAN 1 Barus itu.Mereka mengaku sudah siap dan pasrah apabila eksekusi harus dilaksanakan dalam waktu dekat. “Kalau kami di sini hanya sebagai pelaksana, sedangkan keputusan akhir masih ada Dinas Pendidikan Tapteng. Kalau kita yang mengosongkan tanah ini tidak mungkin, tetapi kalau memang pengadilan yang langsung melakukan pembongkaran, iya silakan saja,” tuturnya.

Salah seorang tokoh masyarakat Barus, Akhyar, mengaku sangat prihatin apabila pelaksanaan eksekusi tanah Gedung SMAN 1 Barus benar-benar harus dilaksanakan.Sebab,akhir Maret 2010, siswa-siswa kelas III akan melaksanakan ujian nasional (UN). Jika eksekusi dilakukan, para siswa akan terganggu melaksanakan UN. “Kami bersama-sama dengan tokoh masyarakat Barus selalu siap untuk duduk bersama mencari solusi terbaik agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan sebelum pelaksanaan eksekusi,” paparnya.

Bentuk Pansus

Sementara itu, setelah terbitnya surat eksekusi, sejumlah orang tua siswa SMAN 1 Barus langsung mengadakan pertemuan mendadak yang digagas para stakeholder di Kecamatan Barus. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat membentuk panitia khusus (pansus) yang diketuai Chudmansyah Tanjung, Payaman Silalahi, dan Zuardi Mustafa Simanullang sebagai Wakil Ketua dan Nahruddin Simatupang, Miller Marbun, Akhyar Habayahan, dan Malau Samosir masing-masing sebagai anggota pansus.

Pansus itu sendiri dinamai Pansus Penyelamatan Gedung SMAN 1 Barus. Ketua Pansus Chudmansyah Tanjung menyatakan, Pansus Penyelamatan Gedung SMAN 1 Barus bertugas untuk mencari solusi dan menyelamatkan Gedung SMAN 1 Barus serta melakukan pendekatan kepada pihak penggugat dan PN Sibolga agar dapat menunda pelaksanaan eksekusi. Sebab, pelaksanaan UN tinggal beberapa minggu lagi. Sebagai langkah awal, pansus akan langsung menghadap Ketua PN Sibolga untuk memohon pelaksanaan eksekusi ditunda.

Selanjutnya, pansus akan melakukan audiensi ke Kodim 0211/TT karena di dalam lahan tersebut juga terdapat tujuh unit perumahan Koramil 01 Barus. “Lalu, kami akan audiensi ke DPRD, termasuk kepada Bupati Tapteng, dengan harapan agar dana ganti rugi lahan dapat ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapteng,” tandasnya. Ketua PN Sibolga Mahyuti mengaku sangat memahami keresahan dari para siswa, orang tua, dan masyarakat Barus atas rencana eksekusi SMAN 1 Barus itu karena sebentar lagi para siswa akan menghadapi UN. “Kami tak mau para siswa resah dengan adanya pelaksanaan eksekusi.

Maka itu, saya bersedia menunda eksekusi setelah pelaksanaan UN selesai,” ujarnya. Mahyuti menambahkan, dia telah menyampaikan masalah ini kepada Bupati Tapteng dan beberapa anggota DPRD Tapteng. Hasilnya, dana untuk pembebasan tanah sesuai tuntutan Termohon Martini Lubis akan dialokasikan dalam APBD. “Kami juga berharap Bupati Tapteng dapat merespons masalah ini dengan segera sehingga pelaksanaan eksekusi ini bisa diatasi,” tandasnya.

Dikutip dari http://www.seputar-indonesia.com

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: