Ketua Komisi B DPRD Prihatin Ketidakmampuan Kadispar Tapanuli Tengah

Jumat, 02 April 2010

TAPTENG-METRO; Ketua Komisi B DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) Jhoni Tobing, mengaku prihatin terhadap ketidakmampuan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) dalam hal pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Padahal, begitu banyaknya obyek pemungutan retribusi yang dapat dioptimalkan untuk mendatangkan pemasukan bagi daerah.

“Kita akan panggil itu kepala dinasnya (Kadis Pariwisata, red). Rencananya, pekan depan kita adakan pertemuan,” kata Jhoni Tobing, kepada METRO, Kamis (1/4). Ia menjelaskan, berbagai obyek pemungutan retribusi seperti hotel, restauran, kedai kopi, salon, tukang pangkas, kafe dan lain sebagainya tersebar begitu banyak di Tapanuli Tengah.

Masih kata mantan Wakili Ketua DPRD Tapteng itu, kalau ada keseriusan (pihak Kadis Pariwisata, red) untuk meriah target PAD pihaknya yakin akan terealisasi. Dia justru khawatir ada permainan atau kongkalikong dalam hal pemungutan pajak antara wajib pajak dengan petugas di lapangan, sehingga tidak tercapainya target itu.

Terang-terangan dikatakan Jhoni Tobing bahwa pihaknya juga mengetahui bahwa ada oknum staf di Dinas Pariwisata selalu melakukan pengutipan ke sejumlah pengusaha kafe, namun diduga tak disetorkan ke kas daerah. “Ini akibat kurangnya pengawasan dari Kadis Pariwisata,” kritik Jhoni Tobing lagi.

Meski begitu, ia mengakui peraturan daerag (Perda) tentang pungutan dari sektor pariwisata hingga saat ini masih lemah. Dijelaskan dia bahwa amanah perda itu menyebutkan retribusi dibebankan 10 persen dari omzet usaha. “Persoalannya adalah kita sendiri tidak tahu bagaimana petugas di lapangan mengetahui omzet para pelaku usaha itu,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Jhoni Tobing, pada pertemuan pekan depan akan dibahas apa yang menjadi kendala di lapangan dengan tujuan dapat mengoptimalkan pemungutan retribusi demi peningkatan PAD dari sektor pariwisata. “Kalau ternyata memang perlu direvisi perda tersebut, kita akan merevisinya bagaimana agar PAD tercapai. Namun yang terpenting adalah niat dan itikad,” tegas Jhoni Tobing.

Ketika disinggung apakah ketidakmampuan Kepala Dinas Pariwisata itu dalam hal pencapaian target PAD dapat mempengaruhi posisi jabatannya, Jhoni Tobing mengatakan bahwa mereka bisa saja mengusulkan asgar dimutuasi. Namun kata dia harus dilakukan pemanggilan dulu untuk mendengarkan penjelasan langsung dari Kepala Dinas Pariwisata Tapteng Ir Aris Sutrisno. Dari penjelasan itu nantinya pihaknya akan menganalisa dan menelaah apa yang menjadi persoalan sehingga target PAD tidak tercapai. “Jika memang dari penjelasan itu kita melihat bahwa tidak adanya niat dan upaya perubahan kinerja yang paling menonjol, maka tidak ada pilihan lain (diusulkan untuk dimutasi, red),” tegas Jhoni Tobing.

Pada kesempatan itu, Jhoni Tobing menyampaikan, pihaknya juga bakal melakukan pemanggilan terhadap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) termasuk Kepala Dinas Kehutanan untuk dimintai penjelasan tentang keberadaan panglong. Kemudian Kepala Dinas Pertambangan juga tak luput dari rencana pemanggilan terkait informasi yang menyebutkan maraknya tambang tak berizin di Tapteng. “Semuanya (para Kepala Dinas, red) akan kita panggil pekan depan. Ini semua ditujukan sekaligus mengevaluasi perkembangan pembangunan di Tapteng,” tukasnya.

Dalam berita sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Tapteng Ir Aris Sutrisno, kepada METRO mengaku PAD Pemkab Tapteng dari sektor pariwisata belum pernah capai target. Hingga tahun 2009, PAD ditargetkan sebesar Rp100 juta namun terealisasi hanya Rp50 juta. “Realisasi yang kita peroleh hingga tahun 2009 lalu, hanya sekira 50 persen atau Rp50 juta,” aku Ir Aris Sutrisno, ketika ditanya METRO di ruang kerjanya, Senin (29/3).

Aris Sutrisno yang didampingi beberapa stafnya Saeran, Idrus Harahap dan yang lainnya mengakui bahwa pihaknya masih memberikan toleransi terhadap para pengelola obyek wisata. Ia juga menyadari bahwa telah ada Peraturan Daerah (Perda) yang menegaskan bahwa pihak pengelola wisata wajib menyetorkan 10 persen dari omzet penjualannya melalui retribusi perda tentang wisata. Namun hingga saat ini mereka belum bisa menjalankan perda itu.

Dikutip dari http://www.metrosiantar.com

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: