9 Wilayah Praktik Mafia Presiden Didesak Umumkan Status Darurat Korupsi

ANTARA/Fanny Octavianus Staf Khusus Presiden Denny Indrayana. [JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mengumumkan dan menetapkan status darurat korupsi di Indonesia. Penetapan status itu untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan memberi keleluasaan kepada Presiden mengambil langkah-langkah penting, terkait pemberantasan korupsi. “Pemerintah harus tetapkan negara dalam status darurat korupsi. Presiden harus turun tangan. Menkumham (Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar) harus menghukum mati koruptor, tanpa remisi,” kata Ketua Masyarakat Madani, Ismed Hasan Putra dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (10/4). Menurut Ismed, perilaku korupsi sudah sedemikian rupa menggurita dan mengganggu semua elemen negara. Satgas pemberantasan mafia hukum dan UU pemberantasan korupsi juga tidak mampu mengatasi hal itu. Oleh karena itu, penetapan status darurat merupakan satu-satunya cara. “Pemberantasan korupsi dan mafia tidak cukup dengan pembentukan Satgas Mafia Hukum. Yang paling penting dilakukan adalah menyatakan negara dalam keadaan darurat, karena korupsi telah menggurita dan membudaya,” kata Ismed Hasan Putro. Dia mengatakan, penetapan status darurat sebagai pintu masuk untuk memberlakukan hukuman mati terhadap koruptor. Selain itu, juga dapat dilakukan asas pembuktian terbalik atas harta yang dimiliki para pejabat negara. Ismed mengusulkan, status darurat terhadap pemberantasan korupsi dengan mengambil contoh seperti yang terjadi di Tiongkok, Hong Kong, dan Korea Selatan. Menurut dia, pemberantasan korupsi di negara itu berhasil karena ada keseriusan dan komitmen tinggi dari pemerintah. Keseriusan itu berupa menetapkan hukuman mati, bahkan hukuman gantung kepada koruptor. Wilayah Mafia Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Denny Indrayana menolak memberi komentar terhadap wacana status negara dalam keadaan darurat, terkait pemberantasan korupsi. Dia mengatakan, perlu dipikirkan berbagai hal untuk penetapan status tersebut. Misalnya, terkait investasi dan kehadiran investor di Indonesia. Menurutnya, tanpa status darurat, sesungguhnya saat ini pemerintah telah melakukan tindakan-tindakan nyata dalam pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Satgas Mafia Hukum. Denny menegaskan, Presiden telah menginstruksikan untuk mencermati dan menyelidiki sejumlah wilayah, atau bidang kegiatan yang dicurigai terjadi praktik mafia. Menurut dia, terdapat 9 wilayah yang dinyatakan Presiden sebagai potensi untuk terjadi praktik mafia. Ke sembilan wilayah tersebut yakni mafia peradilan, mafia korupsi, mafia pajak dan bea cukai, serta mafia kehutanan. Wilayah-wilayah yang menjadi bidang mafia lainnya adalah mafia tambang dan energi, mafia narkoba, mafia tanah, mafia perbankan dan pasar modal, serta mafia perikanan. “Presiden perintahkan agar jangan hanya menyelidiki yang di pusat, tapi juga harus ke daerah-daerah. Penyelidikan juga tidak hanya melihat ke depan, tetapi juga praktik-praktik masa lalu,” ujarnya. Ismed menambahkan, ada bentuk mafia lain yang harus dicermati seperti mafia utang luar negeri, dan mafia impor pangan. Terkait kasus Gayus, Denny berjanji tidak hanya menangkap Gayus Tambunan. Menurutnya Satgas juga bermimpi untuk menangkap atasan-atasan yang berada di atas Gayus.

Sumber:

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=16276

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: