DPRD Tinjau Lahan Perambahan Hutan Lindung

Senin, 12 April 2010

BARUS-METRO; Terkait adanya perambahan di kawasan hutan register 74 di daerah perbatasan desa Hutaginjang, Sijungkang, dan Purbatua Kecamatan Barus Utara, Pimpinan DPRD Tapteng dan sejumlah komisi A melakukan peninjauan langsung ke lokasi, Sabtu (10/4). Untuk sampai ke lokasi, rombongan wakil rakyat ini berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar 5 jam.  Setelah sampai di lokasi, rombongan langsung menyaksikan masyarakat yang sedang melakukan aktifitasnya masing-masing, seperti menanam pohon karet.

Adapun Pimpinan DPRD Tapteng yang melakukan peninjauan tersebut di antaranya ketua DPRD Sintong Gultom, Wakil Ketua Sondang Berliana Huatagalung, ketua komisi A Bahktiar Ahmad Sibarani, anggota Parmulaan Saruksuk, Hasbun Manik, Krismatua Panjaitan, Mangatur Marpaung, Rusli Simanjuntak, dan Lelliana Sarumpaet.

Turut mendampingi kasat Intelkam Polres Tapteng AKP P Pandiangan, Kapolsek Barus AKP JG Siburian, Kasie Perlindungan Hutan, dan KSDA Dishut Tapteng Irwan Lumbantobing, mewakili Sekretariat DPRD M Tambunan, Sekcam Barus Utara Peter Simanjuntak, dan Kades Purbatua Mula Simatupang.

Kepala seksi Perlindungan Hutan dan KSDA Dishut Tapteng Irwan Lumbantobing saat menjelaskan kepada ketua DPRD Tapteng Sintong Gultom di lokasi mengatakan, sesuai SK Menhut no 44 tahun 2005 tertanggal 16 Pebruari 2005 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Sumut. Sesuai dengan peta, di atas titik koordinat N= 02 derajat, 03.’41,8″ dan E = 098 derajat,26.’30,5,” bahwa kawasan hutan areal lahan Molhum desa Purbatua Kecamatan Barus Utara dinyatakan hutan lindung dan di bawahnya ada DAS (Daerah Aliran Sungai).

Dengan adanya perambahan tersebut akan berdampak terjadinya erosi dan longsor di pinggir sungai dapat mengancam keselamatan masyarakat dan meminta agar warga jangan mengusahai lahan tersebut karena masih bermasalah sebelum ada keputusan hukum tetap.

Sementara itu, ketua DPRD Tapteng Sintong Gultom mengatakan, perambahan hutan lindung sesuai dengan laporan diterima dari Dishut Tapteng bahwa  melibatkan oknum RM Cs. “Setelah kita meninjau langsung ke lokasi jelas ada perambahan hutan lindung didukung dengan peta  yang ditunjukkan pihak Dishut, maka Kamis (15/4) yang akan datang kami akan segera ke Poldasu menindak lanjuti temuan ini yang melibatkan oknum RM Cs. Berdasarkan hasil peninjauan kami di lokasi, saya nyatakan ini telah terjadi perambahan hutan register 74. Jadi saya minta kepada RM agar memerintahkan masyarakat untuk segera menghentikan semua kegiatan yang ada di dusun Molhum ini sebelum ada kepastian hukum yang jelas,”  imbaunya.

Sementara itu, ketua komisi A DPRD Tapteng Bahktiar Ahmad Sibarani meminta masyarakat setempat untuk segera mengosongkan lahan tersebut dan meminta aparat kepolisian menangkap oknum RM Cs, karena terlibat melakukan perambahan hutan lindung.

“Saya minta kepada masyarakat setempat agar segera mengosongkan lahan tersebut, karena lahan tersebut merupakan hutan register 74 sesuai SK Menhut No 44 tahun 2005 tertanggal 16 Pebruari 2005 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Sumut,” ujarnya.

Ketua Komisi A meminta kepada aparat Kepolisian Daerah Sumut (Poldasu) agar segera menangkap RM Cs, karena diduga telah terlibat sebagai dalang dari perambahan hutan register 74 di Dusun Molhum Kecamatan Barus Utara. “Tidak ada alasan aparat kepolisian untuk tidak menahan oknum RM Cs, karena saat ini dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, siapa pun dia harus di tindak, tidak ada yang kebal hukum, jadi tidak ada alasan aparat hukum untuk tidak menahan tersangka,” tegasnya.

Dikatakan Bakhtiar lagi, untuk memperjelas kasus ini, dalam waktu dekat ini DPRD Tapteng akan berangkat ke Medan untuk mempertanyakan kasus ini sejauh mana penanganannya. “Kalau kasus ini sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kita juga akan datang ke sana untuk mempertanyakan proses hukumnya, artinya kalaum  oknum RM bersalah, pihakl Kajatisu juga harus menahannya, kalau tidak bersalah, biarlah proses hukum yang menentukan. Yang penting karena statusnya sudah tersangka, ya harus ditahan dulu, karena semua warga Negara Indonesia harus taat dengan hukum, siapa pun itu dia harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan,” kata politisi muda asal Barus ini.

Secara terpisah oknum RM saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (11/4) melalui telepon selulernya membantah terlibat perambahan hutan lindung yang dituduhkan padanya.

Penetapan hutan tersebut menjadi hutan lindung menurut RM membutuhkan proses dengan melakukan pengukuran secara jelas melalui 6 tahap. Dan mengakui bahwa dirinya tidak melakukan perambahan, namun membantu masyarakat setempat memberikan 100 ribu bibit karet okulasi termasuk uang biaya perawatan.

Dikatakannya, dirinya sudah memenuhi panggilan dari Poldasu sesuai yang dilaporkan pihak Dinas Kehutanan Pemkab Tapteng, bahkan sudah dua bulan ini belum ada panggilan lanjutan.

RM mengatakan, bahwa sebelum kemerdekaan RI, sudah ada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah itu hingga sekarang. “Tetapi apa salah memberikan bantuan bibit karet untuk melakukan peremajaan sebagai sumber kehidupan masyarakat setempat?” ujarnya.

 

http://metrosiantar.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=33153&pop=1&page=0&Itemid=45

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: