Rantinus: Itu Bukan untuk Ungkap Kebenaran

Kamis, 15 April 2010

Rantinus Manalu, Pr Ketua Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation Keuskupan Sibolga, kepada METRO di kantor Keuskupan Sibolga Jalan AIS Nasution Nomor 27 Sibolga, Rabu (14/4), mengatakan, kunjungan DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) ke Molhum, Desa Purbatua, Kecamatan Barus Utara, Tapteng, terkait kasus lahan masyarakat yang diklaim pihak Pemkab Tapteng sebagai kawasan hutan lindung dinilai tendensius. Ia menilai mereka (para wakil rakyat, red) termotivasi bukan untuk pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan yang berpihak pada rakyat.

Menurut Rantinus, permasalahan lahan Molhum di Desa Purbatua, Barus Utara itu, para wakil rakyat menyoroti dari sudut kepentingan dan hak rakyat, bukan dari sudut kepentingan penguasa. Dia mengatakan, rasanya aneh sekali bahwa Ketua DPRD Tapteng mendesak agar dirinya memerintahkan masyarakat untuk tidak mengerjakan lahannya. “Kewenangan saya apa untuk melarang masyarakat?” tanya Rantinus heran.

“Kalau memang betul mereka mau menghentikan aktivitas warga Kelompok Tani Rapmartua itu, mereka larang saja pada saat itu. Atau langsung ditangkap oleh aparat polisi, kan rombongan mereka juga disertai polisi,” sambung Rantinus seraya menambahkan bahwa ia justru mendukung kegiatan penanaman pohon karet di kawasan itu.

Oleh masyrakat karena itu dia bersedia membantu mereka dengan menyediakan bibit karet okulasi.

Menurut Pastor Rantinus, sejak awal permasalahan terdapat ketidakjelasan tentang lokasi masalah (locus delicti) di mana disangkakan dirinya melakukan perambahan hutan. Sebagaimana tercantum dalam surat Panggilan Poldasu No. Pol.: S.Pgl/2530/XII/2009/Dit Reskrim tertanggal 09 Desember 2009, kepada Pastor Rantinus disangkakan “mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki  kawasan hutan secara tidak sah dan atau merambah, membakar kawasan hutan di Register 47 Desa Purba Tua dan Desa Hutaginjang, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b dan d Jo pasal 78 ayat (2) dan (3) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan”.

Namun menurut Rantinus, ternyata Register 47 itu tidak ada di daerah Tapanuli Tengah. Lalu, pihak Dinas Kehutanan Pemkab Tapteng mencoba meralat itu lewat pernyataan di media, bukan di Register 47, melainkan 74. “Inikan tidak benar lagi. Saya tetap pegang yang resmi,  dong. Apa yang tertulis dalam surat panggilan, itu yang kupegang. Maka ketika saya diperiksa kedua kalinya, saya meminta peta hutan Register 47 itu, ternyata polisi gak punya. Lho, darimana mereka memastikan saya merusak hutan di hutan Register 47 kalau petanya saja gak ada,” kata Pastor Rantinus bernada mempertanyakan.

Bagi Rantinus, klaim lokasi Molhum di Desa Purbatua merupakan hutan lindung tidak lebih dari upaya akal-akalan dan pembodohan masyarakat. Penguasa di Tapteng punya tujuan lain atas tanah di Molhum. Mereka mau menyingkirkan masyarakat dari lahan yang sudah puluhan tahun dikerjakan dan telah menjadi sumber penghidupan mereka.

Dikatakan Rantinus, UU No. 44 tahun 2005 masih penghunjukan hutan, bukan pengukuhan atau penetapan. Penghunjukan hutan ini merupakan proses awal yang perlu dilakukan agar suatu kawasan dapat dikukuhkan atau ditetapkan menjadi hutan lindung. Proses pengukuhan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak batas dan luas kawasan. Maka dari segi proses atau tahapannya, pengukuhan kawasan hutan secara umum dilakukan lewat kegiatan yakni Penunjukan kawasan hutan, Penataan batas kawasan hutan, Pemetaan batas kawasan hutan, penetapan kawasan hutan (Lih. UU 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan, psl. 15).

Maka dengan semua tuntutan Undang-undang itu, Pastor Rantinus mempertanyakan, apakah Dinas Kehutanan Tapteng pernah melakukan proses atau tahapan seperti itu untuk menetapkan kawasan Molhum menjadi hutan lindung? Menurut masyarakat, sambung Rantinus, mereka belum pernah mengetahui, karena tidak pernah melakukan tahapan dan proses itu sebagaimana dituntut dalam Undang-undang.

Dikatakannya, Pemkab Tapteng dinilai telah membebani rakyatnya dengan Undang-undang, sementara mereka sendiri tidak pernah melakukan kewajibannya yang dituntut oleh Undang-undang tersebut. “Ini ironis sekali,” kata dia.

Lanjut Rantinus, padahal pada pasal 68 (3) dan (4), UU No 41 Tahun 1999, dengan jelas melindungi hak-hak masyarakat kalaupun suatu kawasan ditetapkan menjadi hutan lindung yakni masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memeroleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan. Selanjutnya, disebutkan setiap orang berhak memeroleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan.

Dari bunyi pasal ini, menurut Rantinus, masyarakat Purbatua yang mengolah lahan mereka sejak tahun 1940-an, harus mendapat kompensasi terlebih dahulu atas tanah mereka yang diklaim oleh Dinas Kehutanan dimasukkan ke dalam kawasan hutan lindung. Masyakat tidak bisa begitu saja diusir dari lahan mereka dengan tudingan pelanggaran Undang-undang Kehutanan, karena undang-undang itu sendiri membela hak masyarakat. “Apa Dinas Kehutanan Pemkab Tapteng pernah membayar kompensasi atas hilangnya hak-hak mereka itu? Tidak, kan?,” ujarnya lagi heran.

Rantinus berharap agar DPRD Tapteng itu lebih memihak rakyat, bukan penguasa. Seharusnya mereka lebih membela dan memperjuangkan hak-hak rakyat bukan menyudutkan mereka.

Seperti diberitakan, terkait adanya perambahan di kawasan hutan Register 74 di daerah perbatasan Desa Hutaginjang, Sijungkang, dan Purbatua Kecamatan Barus Utara, Pimpinan DPRD Tapteng dan sejumlah anggota Komisi A melakukan peninjauan langsung ke lokasi, Sabtu (10/4).

Untuk sampai ke lokasi, rombongan wakil rakyat ini berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar 5 jam. Setelah sampai di lokasi, rombongan langsung menyaksikan masyarakat yang sedang melakukan aktifitasnya masing-masing, seperti menanam pohon karet.

 

http://metrosiantar.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=33274&pop=1&page=0&Itemid=45

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: