Sumut akan Terbagi jadi Dua Provinsi

Selasa, 18 Mei 2010

MEDAN-METRO; Sebanyak 34 delegasi dari 13 kabupaten yang mengatasnamakan keresidenan Tapanuli mendatangi anggota Komisi A DPRD Sumut, Senin (17/5). Ke-34 delegasi tersebut menyerahkan berkas-berkas kelengkapan untuk terbentuknya 13 kabupaten/kota tersebut manjadi sebuah provinsi.

Ke-13 kabupaten tersebut antara lain, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, Tobasa, Humbahas, Samosir, Dairi, Palas, Palas Utara, dan Pakpak Barat, menjadi Provinsi Tapian Nauli. Audensi mendadak tersebut diterima oleh sejumlah anggota Komisi A DPRD Sumut antara lain, Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhammad Nuh, dan didampingi oleh anggota Komisi A lain, diantaranya Hasbullah Hadi, Faisal, Ramli, Nurul Azhar dan beberapa lainnya. Pada audensi yang dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB, delagasi yang dipimpin oleh Bahder O Hutagalung sebagai Ketua Pokja Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan, dari 10 keresidenan yang ada di Pulau Sumatera, hanya Keresidenan Tapanuli yang belum menjadi provinsi.

“Tidak ada meniru-niru atau mengikuti orang lain untuk melakukan pemekaran. Tapi secara fakta adalah Tapanuli menjadi satu-satunya keresidenan yang belum menjadi provinsi,” ujar Bahder di hadapan anggota Komisi A DPRD Sumut. Ditambahkan, dalam kenyataan yang ada yakni, pusat pemerintahan yang berada di Medan sangat menyulitkan hubungan antara pemerintah pusat provinsi dengan pemerintah daerah. “Sangat tidak efektif, karena selama ini untuk mengurus masalah pemerintahan saja harus membutuhkan waktu selama delapan jam untuk sampai ke Medan. Ada baiknya, ke-13 kabipaten/kota ini menjadi satu provinsi,” ujar Bahder lagi.

Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Kab. Tapanuli Utara Jasa Sitompul SH, MH kepada Sumut Pos mengatakan, pemekaran yang diharapakn tersebut, bukanlah berarti menunjukkan disintegrasi bangsa. Tetap saja dalam balutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hanya saja berdiri sendiri sebagai satu provinsi.

“Proses ini pastinya akan menunggu proses, untuk ke arah disetujui dan tidaknya adalah Fifty-Fifty. Nah, jika nantinya tidak disetujui, dapat dipastikan tidak akan ada sedikit pun tindakan anarkis yang akan terjadi,” ujarnya.

Mengenai hal ini, Muhammad Nuh kepada wartawan koran ini mengatakan, permohonan persetujuan pembentukan Provinsi Tapian Nauli tersebut, sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemekaran yakni, PP No 78 tahun 2007. “Inikan aspirasi, jadi seyogyanya akan ditindak lanjuti. Sesuai dengan fungsi DPR yang salah satunya adalah legislasi atau pengawasan,” ujarnya. Namun, lanjutnya, untuk persoalan keputusan adalah masalah politis yang masih harus mendapat kajian yang mendalam. Persoalan tersebut akan dulu di Panitia Khusus (Pansus) kan, setelah itu dirapatkan lagi dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD,setelah itu diparipurnakan yang melibatkan pemerintah provinsi Sumatera Utara. Ketetapan persetujuan itu sendiri, ada di tangan Provinsi Sumatera Utara. “Sebelumnya ada usulan Provinsi Tapanuli, Provinsi Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), dan sekaran usulan pembentukan Provinsi Tapian Nauli. Sepertinya, yang menjadi alternatif pilihan adalah menggabungkan ketiga usulan provinsi tersebut menjadi satu provinsi. Namun, kemungkinan kearah sana harus ada pengkajian yang lebih matang,” tegas M. Nuh.

 

http://metrosiantar.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=35090&pop=1&page=0&Itemid=67

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: