Anggota DPRD Tapteng Minta KPUD Hentikan Proses Tahapan Pilkada,”Curigai” Sumber Dana yang Dipakai

September 22nd, 2010

Tapanuli Tengah (SIB)

Anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) yang juga Ketua Komisi A Bakhtiar Ahmad Sibarani didampingi Sekretaris Komisi Mangatur Marpaung dan aktivis Missing Pemberantasan Korupsi, Prins Walles Tambunan meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menghentikan sementara proses tahapan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada), yang sudah dilakukan beberapa bulan ini. Pasalnya, surat masa berakhirnya tugas Bupati/Wakil Bupati Tapteng periode 2006–20011, Tuani Lumbantobing/Ir HMA Efendi Pohan, dari DPRD Tapteng belum keluar hingga saat ini. Hal itu diungkapkan Bakhtiar dan Mangatur didampingi Prins Walles di sela-sela Halal bi Halal di rumah dinas Wakil Bupati Tapteng Ir HMA Efendy Pohan di Pandan, Selasa (21/9) pagi. Menurut dia, tidak ada alasan KPUD untuk melakukan proses tahapan Pilkada selama surat pemberitahuan itu belum ada. Tetapi entah bagaimana, KPUD sudah melakukan tahapan tersebut, bahkan sudah melakukan pembentukan PPK. “KPUD seakan berjalan ‘sesuka hati’ tanpa mengikuti peraturan, ini benar-benar keterlaluan, dan bisa menciptakan situasi yang tidak kondusif di Tapteng, karena membuat masyarakat bertanya-tanya. Sehingga untuk menjaga itu, kita meminta KPUD untuk menghentikan proses tahapan Pilkada itu,” kata Bakhtiar diamini Mangatur. Katanya, Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sangat jelas mengatur sebagaimana KPUD melakukan proses tahapan Pilkada, setelah menerima surat pemberitahuan dari DPRD Tapteng. Ditanya kemungkinan sudah diberikan melalui Pimpinan Dewan, Bakhtiar membantah. Sebab dirinya selaku Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan, justru harus tahu. Namun sampai saat ini belum ada. Bukan hanya itu, Bakhtiar juga mempertanyakan anggaran dana yang dipakai KPUD Tapteng selama proses pelaksanaan tahapan Pilkada tersebut. Sebab sampai saat ini, DPRD Tapteng belum menyetujui ataupun membahas anggaran pelaksanaan Pilkada dimaksud. “Kita curiga, jangan-jangan ada orang yang membiayai proses tahapan Pilkada tersebut,” ungkapnya. Ia meminta Polres Tapteng mengusut sumber dana tersebut, supaya transparan dan jelas. Kalau ada pihak ketiga yang membiayai proses tahapan Pilkada supaya ditangkap dan dimasukkan ke penjara. “Polisi harus mengusut, yang memberikan dan menerima bantuan, harus ditangkap,” pintanya, sembari dalam waktu dekat Komisi A DPRD Tapteng akan membahas persoalan tersebut, dan akan mengeluarkan rekomendasi meminta kepolisian mengusutnya. Senada dengan Bakhtiar, aktivis Missing Pemberantasan Korupsi Prins Walles Tambunan, mengungkapkan kegelisahannya atas pelaksanaan proses tahapan Pilkada yang dilakukan KPUD. Katanya, kalau KPUD masih gegabah di Pilkada ke depan, maka dikuatirkan polemik 2005 yang membuat Kantor KPUD terbakar akan terulang kembali di Tapteng. “Kita kuatir, kerusuhan 2005 dimungkinkan terulang di 2011. Karena itu kita meminta KPUD transparan dan jujur, sesuai aturan peraturan,” tutur Prins Walles Tambunan.

Sumber: http://hariansib.com/?p=141951

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: