Jabatan Bupati Tapteng Berakhir Juni 2011

Selasa, 28 September 2010

TAPTENG-METRO; KPUD Tapteng telah melakukan tahapan demi tahapan dalam menyonsong pelaksanaan Pemilukada Tapteng yang direncanakan tanggal 12 Maret 2011. Hanya saja timbul pertanyaan, apa dasar KPUD untuk melakukan tahapan, sementara DPRD belum menyurati KPUD tentang berakhirnya masa jabatan Bupati Tapteng yang diperkiraan Juni 2011. Selain itu juga, dari mana dana digunakan KPUD di dalam melaksanakan tahapan tersebut, sementara dana KPUD belum ditampung di APBD Tapteng tahun 2010.

Namun yang terjadi saat ini, KPUD Tapteng sudah melakukan tahapan demi tahapan. Di antaranya, pelantikan petugas PPK yang dilanjutkan dengan perekrutan petugas PPS di masing-masing desa/kelurahan, dan tahapan lainnya. DPRD pun dituding lambat karena belum menyurati Bupati dan KPUD terkait masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Tapteng, Sintong Gultom yang dikonfirmasi METRO di Gedung DPRD Tapteng, Senin (27/9) menjelaskan, bahwa DPRD berpatokan dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2005 pasal 2 poin 4. Di sana dikatakan, pemberitahuan tentang masa berakhir Kepala Daerah ke KPUD dilakukan secara tertulis lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

“Peraturan inilah yang kami ikutkan, karena kami tidak mau melanggar PP, karena di sana jelas disebutkan 5 bulan sebelum jabatan Kepala Daerah berakhir. Nah, masa berakhir jabatan Bupati Tapteng bulan Juni 2011, maka kami menyurati KPUD dan Kepala Daerah Januari 2011. Kok kami dikatakan terlambat? Untuk itu kalau memberikan komentar lebih baiknya dibaca dulu aturan yang berlaku, sehingga tidak asal mengeluarkan tanggapan,” jelas Sintong.

Disinggung mengenai tahapan yang sudah dilakukan oleh KPUD Tapteng? Ia menjelaskan, bahwa KPU pasti memiliki payung hukum untuk melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2010.

“Kita tetap berpegang kepada peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 itu, karena itulah ketentuan yang kita jalankan,” jawab Sintong seraya menambahkan jika KPUD dan Kepala Daerah sudah disurati DPRD, barulah Kepala Daerah menyampaikan LKPJ. Dalam hal itu ada dua LKPJ Kepala Daerah yang akan disampaikan nanti, yaitu, LKPJ ATA (Akhir Tahun Anggaran) dan LKPJ AMJ (Akhir Masa Jabatan). Itu semuanya sudah diatur dalam PP nomor 6 tahun 2005, dan kita tidak berani keluar dari peraturan tersebut.

Lantas bagaimana dengan dana yang akan digunakan oleh KPUD? Menurut Sintong itu tidak ada masalah, karena sesuai dengan Permendagri nomor 57 tahun 2009, bisa diberlakukan Peraturan Bupati walaupun dananya belum ditampung di APBD, dan hal itu sudah terjadi dibeberapa daerah yang sudah melaksanakan Pemilukada.

“Artinya apa yang dikhawatirkan sebagian orang tentang tahapan KPUD dan Pemilukada di Tapteng tidak separah itu. Semua sudah ada aturan dan mekanisme yang berlaku. KPUD melakukan tahapan sudah pasti ada payung hukum mereka, dan DPRD juga ada payung hukumnya yaitu PP nomor 6 tahun 2005,” tegas Sintong.

Sumber:http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/Jabatan_Bupati_Tapteng_Berakhir_Juni_2011_

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: