146 Pejabat Dilantik, Masdyana jadi Kadinkes, Jamaluddin jadi Kabag Humas

Selasa, 19 Oktober 2010

TAPTENG-METRO; Sebanyak 146 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), baik struktural dan fungsional resmi dilantik Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing MSi, bertempat di aula Bina Graha komplek kantor Bupati Tapteng di Pandan, Senin (18/10).

Dari 146 pejabat struktural dan fungsional Pemkab Tapteng yang dilantik, tampak dr Masdyana Doloksaribu MARS dilantik menjadi Pj Kepala Dinas Kesehatan, Hajoman Simanjuntak SKM menjadi Kepala Dinas Catatan Sipil dan KB, Biduman Ginting SH menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Samosir SIP Pj Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Edy Sofyan Damanik Amd Camat Pandan, Ir Aris Sutrisno Sekretaris DPRD Tapteng, Drs H Jamaluddin Marpaung MA menjadi Kabag Humas dan Drs Surya Darma menjadi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta sejumlah Lurah, Kabid, Kepala UPT, Pengawas dan Kepala SD Negeri.

Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing MSi, dalam arahannya mengajak, para pejabat struktural dan fungsional yang baru dilantik untuk terus berkarya, melebihi kinerja baik yang telah dilaksanakan pada posisi sebelumnya. Dia mengatakanm, seorang yang memiliki jabatan dituntut kewajiban demi memaksimalkan kinerjanya. “Sepanjang mau berkarya, di jabatan yang dijabat saat ini dituntut kewajiban yang membuat pekerjaan menjadi maksimal. Saudara-saudara sudah punya banyak pengalaman jabatan, ada yang promosi dan ada yang tetap. Tim akan menilai dan tidak sekadar penilaian apa yang sudah dilakukan dan apa yang Anda abdikan dalam jabatanmu sebagai bagian dari negara,” katanya.

Dikatakan dia, proses pembangunan berjalan terus, dimana orang yang memiliki jabatan adalah ujung tombak dan pilar pembangunan serta sebagai motivator serta pelayan kepada masyarakat bangsa dan negara. “Dengan konsep dan program yang sudah ada, lakukan yang terbaik demi kelanjutan pembangunan yang sudah dan sedang berjalan di Kabupaten Tapteng demi kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Kepada Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat dan Lurah diharapkan dapat memberikan yang terbaik demi melayani masyarakat dengan meningkatkan kinerja yang telah bagus dilakukan pejabat lama. “Jabatan telah diberikan demi pembangunan, perhatikan tupoksinya dengan baik dan pelihara amanah yang telah diberikan, karena masih banyak yang harus dilanjutkan demi kemakmuran kabupaten ke depan dengan konsep strategis yang telah ada, para pejabat tinggal melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada,” ucapnya.

Ditambahkan Bupati, penempatan PNS pada jabatan tertentu diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam bentuk karya nyata dalam rangka membantu memberhasilkan pembangunan sebagaimana yang diharapkan pemerintah dan masyarakat. “Keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah buah dari kerja keras dan keseriusan dari aparatur melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi suatu daerah. Dan pembangunan dengan 32 komponen strategis Kabupaten Tapteng sesuai konsep Tapanuli Growth, harus dipahami seluruh aparatur di Kabupaten Tapteng,” harapnya.

Usai pelantikan, Bupati Tapteng beserta sejumlah pimpinan SKPD memberikan selamat kepada pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Tapteng yang telah resmi dilantik Bupati Tapteng.

Bakhtiar: Sarat Politis

Isu mutasi besar-besaran di lingkungan Pemkab Tapteng yang selama ini menimbulkan rasa was-was PNS ternyata benar adanya. Sebanyak 146 PNS, dari Eselon IV hingga Eselon II, dilantik Bupati Tapteng, Drs Tuani Lumban Tobing, bertempat di aula Kantor Bupati Tapteng, Senin (18/10).

Menanggapi pelantikan itu, Bakhtiar Ahmad Sibarani, Ketua Komisi A DPRD Tapteng, yang dimintai tanggapannya mengatakan bahwa mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Tapteng memang hak prerogatif Bupati. “Mutasi PNS memang adalah hal wajar dan merupakan hak prerogatif Bupati Tapteng, sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Namun, kata Bachtiar, fenomena yang terjadi belakangan ini, Bupati melakukan mutasi sesuka hatinya. Terkadang, PNS yang dilantik menduduki suatu jabatan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, atau malah sama sekali berbeda jauh dengan jabatan sebelumnya.

Dikatakan politisi Partai Demokrat itu, sebagai contoh adalah pengangkatan beberapa guru menjadi lurah. Menurutnya hal tersebut sangat janggal, sehingga dikhawatirkan para PNS tersebut tidak mampu melaksanakan tugas di tempat barunya dengan baik yang tentunya juga akan berimbas kepada kurangnya pelayanan kepada masyarakat. “Bayangkan saja, guru sekolah menjadi lurah, itukan sangat jauh berbeda. Guru itukan fungsional, sementara lurah itu jabatan struktural. Guru selama ini hanya memberikan pengajaran kepada para muridnya, sementara Lurah harus mengayomi, mlaksanakan fungsi administrasi serta melaksanakan pembangunan di kelurahannya masing-masing. Si Guru pasti akan bingung, karena pekerjaannya terdahulu berbeda jauh dengan pekerjaannya menjadi Lurah. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat akan terganggu dan tidak maksimal,” ulasnya.

Dia mengatakan, melihat dan menilai mutasi yang dilakukan Bupati Tapteng kali ini, lebih kental bernuansa politis daripada meningkatkan kinerja pemerintah. “Kita sama-sama tahu bahwa Ketua TP PKK Tapteng yang juga istri Bupati akan mencalon pada pemilukada mendatang. Jangan-jangan mutasi ini dijadikan sebagai upaya untuk ‘membuang’ para PNS yang disinyalir tidak loyal kepada beliau dan mendudukkan orang baru yang diharapkan akan menjadi salah satu ujung tombak pemenangan mereka nantinya. Itukan tidak boleh, PNS bagaimana pun harus bersikap netral, tidak boleh memihak. Saya berharap kepada para wartawan dan pers untuk memantau terus perkembangan di lapangan, apakah ada PNS yang mencoba-coba bermain dalam memenangkan seseorang. Kalau ada, tolong laporkan kepada kami di DPRD Tapteng,” pintanya.

Saat ditanya, mengapa Bakhtiar Sibarani berani mengkritik Bupati yang notabene adalah Ketua Partai Demokrat? Bakhtiar menyatakan bahwa dirinya selaku wakil rakyat harus bersikap objektif dan selalu berpihak kepada rakyat. “Kalau yang salah harus dibilang salah, dan kalau benar, kita juga harus berani menyatakan itu benar. Siapapun dia. Kalau Bupati salah, saya selaku wakil rakyat wajar untuk mengkritik dan mengingatkannya. Dan kalau Bupati benar, saya juga pasti akan mengatakan itu benar. Kritik yang kita lakukan kan masih sehat, dan itu tugas saya selaku anggota DPRD Tapteng,” tandasnya mengakhiri.

Sumber:http://metrosiantar.com/METRO_TAPANULI/146_Pejabat_Dilantik_Masdyana_jadi_Kadinkes_Jamaluddin_jadi_Kabag_Humas_

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: